JAKARTA – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Seram Bagian Timur (PP SBT) Jabodetabek menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Massa datang membawa tagline #NoViralNoAttention sebagai bentuk kritik. Mereka menyoroti dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Bupati Seram Bagian Timur (SBT) Fahri Husni Alkatiri terkait pencopotan dua kepala sekolah.
Dalam aksinya, mereka menyebut pencopotan itu diduga buntut dari penolakan setoran 10 persen dari dana revitalisasi pendidikan.
“Dua kepsek dicopot karena diduga menolak kasih setoran 10 persen dari dana revitalisasi. Ini harus diusut tuntas,” kata Korlap aksi, Ishaq Rumakway, dalam orasinya.
Menurut PP SBT, persoalan ini bukan sekadar pergantian jabatan. Mereka menilai ada dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran pendidikan yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
“Dana revitalisasi itu untuk perbaiki sarana sekolah, bukan untuk setoran. Jabatan kepsek harusnya berdasarkan evaluasi objektif, bukan alat tekan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Jenlap aksi, Yadon Kilbaren, juga menyoroti persoalan lain di SBT. Mulai dari gaji tenaga kerja paruh waktu yang disebut belum dibayar selama 6 bulan hingga kondisi sejumlah sekolah yang tidak layak pakai.
“Gaji nakes paruh waktu belum dibayar, sekolah tidak layak. Ini soal prioritas anggaran,” ucap Yadon.
Dalam aksi tersebut, PP SBT menyampaikan tiga tuntutan utama:
Pertama, usut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati SBT Fahri Husni Alkatiri.
Kedua, desak Kemendagri panggil dan minta pertanggungjawaban Bupati SBT terkait dugaan pencopotan kepsek.
Ketiga, desak Aparat Penegak Hukum (APH) periksa Bupati SBT dan jajaran Pemkab SBT atas dugaan penyimpangan dana pendidikan.
Massa menegaskan tagline #NoViralNoAttention bukan sekadar cari sensasi. Mereka mengkritik lambannya respons pemerintah terhadap aspirasi daerah yang tidak viral di media sosial.
“Jangan tunggu viral baru bertindak. Pendidikan SBT butuh kejelasan,” tutup Ishaq.
