JAKARTA-JOURNALREPORTASE- Kebijakan pemerintah menaikkan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2027 menjadi Rp735 triliun dinilai sebagai langkah strategis untuk memulihkan ruang fiskal pemerintah daerah. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengapresiasi kenaikan sebesar Rp38,1 triliun atau 5,5 persen dibandingkan outlook TKD 2026 yang tercatat Rp696,9 triliun.
”Kenaikan ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah daerah yang selama ini menghadapi tekanan fiskal. Harapannya, daerah memiliki kepastian lebih baik dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji aparatur sekaligus menjaga pelayanan publik lebih maksimal,” ujar Bamsoet di Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Bamsoet menjelaskan bahwa keterbatasan APBD selama ini kerap membuat daerah kesulitan membiayai kebutuhan dasar. Menurutnya, alokasi TKD 2027 diharapkan mampu menutup kebutuhan minimal operasional pemerintahan dan belanja pegawai, disusul penguatan sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Ia juga menekankan pentingnya formula pembagian TKD yang berbasis kebutuhan riil, kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), jumlah penduduk, luas wilayah, hingga karakter geografis daerah.
Langkah ini penting agar daerah dengan PAD terbatas tidak terjebak menggunakan mayoritas anggarannya hanya untuk belanja rutin.
Di sisi lain, Bamsoet mengingatkan agar tambahan anggaran ini diimbangi dengan pembenahan tata kelola APBD. Ia meminta pemda menghindari penggunaan dana untuk kegiatan kurang produktif, seperti perjalanan dinas berlebihan atau acara seremonial.
”Kenaikan TKD harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Ukurannya sederhana, apakah jalan daerah semakin baik, sekolah dan fasilitas kesehatan semakin layak, serta ekonomi lokal semakin bergerak,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia mendorong penguatan sistem pengawasan dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah. Pengawasan yang ketat diharapkan dapat memperkecil kesenjangan fiskal sekaligus menciptakan hubungan keuangan pusat-daerah yang lebih adil dan transparan.
