JAKARTA- JOURNALREPORTASE- Koalisi Masyarakat Pemerhati Hukum Indonesia (KMPHI), LBH RI, dan MLP Law Firm menggelar aksi damai pada Rabu (23/9/2026) sebagai langkah ikhtiar menyuarakan penyelesaian konflik pertanahan yang merugikan masyarakat dalam kawasan pembangunan Proyek Kota Wisata Ecovia.
Aksi damai yang memanfaatkan hak konstitusional penyampaian pendapat di muka umum tersebut dipusatkan di dua titik strategis Jakarta Pusat, yakni Sinar Mas Land Plaza Thamrin dan Gedung Kementerian ATR/BPN RI, mulai pukul 10.00 WIB.
Koordinator Aksi, Piere A.L. Lailossa, menegaskan bahwa aksi ini dilakukan untuk membela hak-hak rakyat kecil yang tanahnya terdampak oleh aktivitas proyek tanpa proses peralihan yang sah.
”Kami turun ke jalan bukan untuk mencari kegaduhan. Kami berdiri karena masih percaya bahwa keadilan tidak boleh menjadi kemewahan yang hanya dimiliki mereka yang kuat. Di hadapan hukum, rakyat kecil berhak memperoleh perlindungan yang sama,” tegas Piere dalam keterangan tertulisnya, Selasa (22/9/2026).
Piere mengungkapkan, sejatinya bagi investor atau pengembang, tanah mungkin sekadar angka dan investasi. Namun bagi masyarakat kecil, tanah merupakan hasil jerih payah, warisan keluarga, serta aset penopang masa depan anak dan cucu mereka.
Menurut Piere, sejumlah warga Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, hingga saat ini masih memegang dokumen sah atas kepemilikan lahan di area tersebut.
Para warga menegaskan tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah, baik secara jual-beli, hibah, tukar-menukar, maupun wakaf. Namun, aktivitas pembangunan proyek Kota Wisata Ecovia sudah berjalan di atas tanah milik mereka.
Senada dengan hal tersebut, Kuasa Hukum Warga dari MLP Law Firm, Mulkan Let Let, membeberkan sejumlah kejanggalan terkait aspek perizinan dan keabsahan dokumen dalam proyek tersebut.
”Kami hadir bersama rakyat untuk mempertanyakan dasar perizinan sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Permen ATR/BPN No. 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Kami juga mempertanyakan apa dasar terbitnya SHGB di atas tanah warga, siapa yang mengklaim, kapan peralihan dilakukan, dan siapa yang menerima pembayarannya,” kata Mulkan.
Mulkan menekankan agar persoalan ini diselesaikan secara transparan, adil, serta mengedepankan asas kekeluargaan ketimbang sikap arogan atau pemanfaatan pengaruh sepihak.
”Luas dan harga tanah warga yang kami wakilkan tidak sebanding dengan total nilai investasi proyek tersebut. Alangkah bijaknya jika diselesaikan secara kekeluargaan dan bermartabat, bukan dengan membungkam suara masyarakat,” imbaunya.
Dalam aksi damai ini, pihak koalisi dan kuasa hukum warga melayangkan 6 tuntutan utama kepada pihak-pihak berwenang:
Menghentikan sementara seluruh aktivitas pembangunan pada objek tanah yang masih bersengketa hingga ada kepastian hukum.
Melakukan verifikasi terbuka terhadap dokumen pembebasan tanah dengan melibatkan pemilik lahan dan kuasa hukum.
Membuka secara transparan proses pembebasan lahan serta legalitas perizinan yang berkaitan dengan proyek.
Menjelaskan dasar terbitnya SHGB di atas tanah warga, pihak yang mengklaim, waktu peralihan hak, serta penerima pembayaran.
Menjamin penyelesaian hak masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil, termasuk ganti kerugian jika terbukti menjadi hak warga.
Mendorong Kementerian ATR/BPN untuk mengambil langkah nyata demi melindungi hak atas tanah masyarakat. (red-ayt)
