JAKARTA – JOURNALREPORTASE – Aktivis 98 yang kini menjabat Wakil Ketua Umum DPP KNPI sekaligus Wakil Ketua GP Ansor DKI Jakarta, Redim Oto Fudin, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas Jakarta.
Ia mengingatkan, meredanya gejolak dan terurainya kerumunan massa tidak serta-merta berarti potensi ancaman telah sepenuhnya berakhir.
Menurut Redim, kewaspadaan dan ruang dialog justru perlu diperluas setelah situasi mereda. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah riak-riak kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
“Jakarta tak boleh dibiarkan menjadi muara konflik. Redanya sebuah gejolak bukan berarti potensi ancaman telah sepenuhnya usai,” ujar Redim.
Ia mengajak masyarakat untuk teguh menolak segala bentuk provokasi, kekerasan, serta penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Menurutnya, perbedaan kepentingan tidak boleh dimanipulasi menjadi benturan yang membawa sentimen suku, agama, ras, maupun antar golongan (SARA).
Redim juga meminta tokoh masyarakat, pemuda, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, serta aparat keamanan mengambil peran sebagai penyejuk dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang.
“Para tokoh masyarakat, pemuda, organisasi, beserta jajaran pemerintah dan aparat keamanan harus hadir sebagai penyejuk, bukan justru memicu ketegangan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, hak menyampaikan pendapat harus tetap dijalankan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum.
Menurut Redim, berbagai aksi unjuk rasa pada Agustus lalu menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Indonesia masih berjalan.
Namun, ia menilai terdapat potensi upaya untuk menggiring aksi-aksi tersebut menjadi tindakan yang tidak terarah dan berujung pada kekerasan hingga menimbulkan korban jiwa.
“Demokrasi tentunya masih menjadi pegangan kita dalam bernegara di Indonesia. Siapa saja boleh menyampaikan pendapat di muka umum, tapi tetap harus mengikuti aturan yang berlaku dan mengedepankan kepentingan umum,” ujarnya.
Redim turut mengingatkan masyarakat agar mencermati dinamika sosial yang berkembang sepanjang September.
Ia menyinggung munculnya istilah “September Hitam” yang kerap digunakan untuk mengangkat kembali berbagai catatan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.
Menurutnya, momentum tersebut perlu disikapi secara bijak agar tidak dimanfaatkan untuk mendorong aksi massa ke arah kerusuhan atau konflik antar kelompok.
“Dinamika situasi masih terus berkembang. Kedamaian Jakarta di bulan September juga tidak menutup kemungkinan diuji kembali,” kata Redim.
Ia mengimbau warga Jakarta, kalangan muda, masyarakat adat, komunitas kedaerahan, hingga mahasiswa agar tidak mudah dimanfaatkan oleh kepentingan tertentu yang dapat memperkeruh situasi.
Redim menilai semua pihak memiliki tanggung jawab untuk menjaga ruang demokrasi tetap sehat.
Aspirasi masyarakat, menurut dia, tetap harus diberi ruang, tetapi penyampaian aspirasi tidak boleh berubah menjadi kekerasan ataupun aksi balasan.
Jakarta Tetap Punya Peran Strategis
Meski pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) telah ditetapkan, Redim menilai Jakarta tetap memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat perekonomian, bisnis, dan aktivitas masyarakat.
Karena itu, menjaga keamanan dan stabilitas Jakarta tidak dapat dipandang sebagai kepentingan kelompok tertentu saja.
“Menjaga Jakarta agar tetap aman dan kondusif bukanlah kepentingan segelintir pihak, melainkan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat belajar dari berbagai pengalaman masa lalu dan mengambil langkah pencegahan sebelum potensi konflik berkembang.
“Jangan menunggu hingga api kerusuhan pecah untuk mulai merindukan ketenangan.
Mari belajar dari sejarah: redam setiap percikan konflik sejak dini dan putus mata rantai provokasi,” kata Redim.
Ia berharap Jakarta tetap menjadi ruang bersama bagi seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, sekaligus menjadi kota yang aman bagi aktivitas sosial dan ekonomi.
“Jakarta harus terus dirawat sebagai rumah bersama, bukan direndahkan menjadi arena pertarungan antar kelompok,” pungkasnya.
