SENAYAN- JOURNALREPORTASE – Dasco Ahmad memimpin rapat koordinasi bersama sejumlah menteri dan perwakilan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) untuk membahas penyelesaian konflik agraria yang dinilai mendesak.
Rapat digelar di Ruang Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Dari pemerintah, hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, serta Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan. Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika turut hadir mewakili masyarakat sipil.
Dasco mengatakan, pertemuan lintas kementerian dan lembaga tersebut digelar karena proses penanganan persoalan agraria melalui Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR belum menunjukkan hasil yang signifikan. Di sisi lain, konflik agraria di lapangan terus bermunculan dan membutuhkan penyelesaian secara cepat.
“Kalau dilihat grand design soal KPA ini tentunya akan memakan waktu yang lama dan panjang. Sementara, Pansus Agraria yang sudah dibentuk DPR itu juga belum bisa menghasilkan banyak,” kata Dasco.
Menurut Dasco, persoalan yang muncul di lapangan tidak dapat menunggu proses pembahasan jangka panjang. Karena itu, ia mengambil inisiatif mempertemukan kementerian dan lembaga terkait agar kasus-kasus yang dinilai strategis dan mendesak dapat segera dicarikan jalan keluar.
“Kejadian demi kejadian di lapangan yang kemudian datang silih berganti, itu juga tidak bisa menunggu dan harus juga cepat diselesaikan,” ujarnya.
Dasco menambahkan, forum tersebut secara khusus diarahkan untuk membahas sejumlah konflik agraria yang membutuhkan keputusan segera.
“Saya kemudian berinisiatif mengundang kementerian dan lintas kementerian atau lembaga pada hari ini. Gunanya adalah membicarakan beberapa hal-hal yang strategis serta konflik-konflik agraria yang sangat mendesak untuk segera dituntaskan,” kata Dasco.
Karena keterbatasan waktu, pembahasan tidak diarahkan untuk membahas seluruh persoalan agraria secara menyeluruh. KPA diminta memaparkan sejumlah kasus yang dianggap paling mendesak agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Mungkin dari KPA nanti bisa memaparkan, tapi mohon maaf juga kalau karena keterbatasan waktu kita, kita juga batasi mungkin beberapa persoalan yang sangat-sangat mendesak untuk kita segera selesaikan,” tuturnya.
Salah satu persoalan yang turut menjadi perhatian adalah masalah sekitar 73 ribu hektare sawah yang masuk dalam kawasan hutan. Penanganan kasus tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan agraria melalui kerja lintas kementerian.
Dasco berharap keterlibatan langsung para menteri dan wakil menteri dapat mempercepat pengambilan keputusan. Menurutnya, pejabat yang hadir memiliki kewenangan untuk menentukan langkah penyelesaian terhadap kasus-kasus yang dibahas.
“Mumpung nih ada nih, menteri, wakil menteri yang semua bisa ambil keputusan pada saat ini dan kita bisa ambil keputusannya untuk masalah A, B, C, kita sepakati di sini,” pungkasnya.
