Jakarta – Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026). Massa mendesak aparat penegak hukum menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mengusut dugaan korupsi dalam pelaksanaannya.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama. Mereka meminta pemerintah menghentikan Program MBG serta membubarkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Selain itu, mereka mendesak agar dugaan korupsi dalam program tersebut diusut hingga tuntas, serta anggaran MBG dialihkan ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Perwakilan MBG Watch, Annete, menilai program yang semula ditujukan untuk mengatasi stunting justru menyisakan berbagai persoalan tata kelola.
“Kasus korupsi MBG masih belum tuntas dan MBG masih jalan di tengah carut-marut tata kelola. Lebih baik alihkan anggaran MBG ke sektor pendidikan, kesehatan, dan perlinsos untuk warga miskin,” ujar Annete.
Koalisi juga menuding terdapat potensi kebocoran anggaran dalam rantai pasok Program MBG. Menurut mereka, dana yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok rentan justru berisiko menyusut akibat dugaan korupsi. Mereka turut mengkritik pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada BGN yang dinilai hanya mencerminkan aspek administratif.
Perwakilan koalisi lainnya, Agus Sarwono, menilai persoalan Program MBG sudah muncul sejak tahap perencanaan.
“Proyek MBG ini jelas gagal sejak dalam perencanaan, karena 10 bulan mereka kerja tanpa regulasi. Saya ingin menantang Prabowo untuk berani mengatakan program ini gagal sehingga harus dihentikan,” kata Agus.
Selain isu dugaan korupsi, MBG Watch juga menyoroti pelibatan aparat keamanan dalam pengelolaan program yang mereka nilai berpotensi mempersempit ruang kritik masyarakat. Mereka mengklaim tata kelola SPPG dan penunjukan vendor tidak sepenuhnya berbasis pemberdayaan ekonomi lokal.
Aksi di depan Kejaksaan Agung turut diwarnai teatrikal bertajuk “Dapur Koruptor Raksasa” yang menggambarkan kritik terhadap pengelolaan anggaran MBG. Dalam pertunjukan tersebut, aktor yang mengenakan topeng tokoh simbolik memperebutkan anggaran di tengah gambaran masyarakat miskin.
Juru Bicara MBG Watch, Media Askar, mengatakan langkah lanjutan akan bergantung pada respons pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, evaluasi bahkan penghentian Program MBG berada di tangan lembaga negara, termasuk Kejaksaan Agung, Kepolisian, KPK, DPR dan Presiden.
