JAKARTA — Sejumlah pemuda yang tergabung dalam Poros Pemuda Peduli Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Silang Selatan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (19/6/2026).
Massa semula berencana menyampaikan aspirasi di depan Istana Negara, namun lokasi aksi dialihkan ke kawasan Monas karena adanya pembatasan akses dan pengamanan oleh aparat.
Dalam aksinya, massa mengusung tema “Hentikan Pemborosan Anggaran Negara, Tolak Militerisme di Ranah Sipil, dan Wujudkan Transparansi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista)”.
Mereka menyuarakan kritik terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), keterlibatan unsur militer dalam ranah sipil, serta transparansi pengadaan alutsista, khususnya rudal BrahMos.
Koordinator aksi, Abraham Opem, mengatakan penggunaan APBN harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut dia, pemerintah perlu memprioritaskan anggaran untuk sektor yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, seperti pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, dan pembangunan ekonomi.
“Setiap penggunaan dana publik harus dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawasi penggunaan anggaran negara,” ujar Abraham dalam orasinya.
Selain menyoroti kebijakan anggaran, massa juga mengkritik semakin luasnya keterlibatan unsur militer dalam berbagai urusan sipil. Mereka menilai kondisi tersebut berpotensi mengurangi ruang demokrasi, melemahkan supremasi sipil, serta mengaburkan batas antara fungsi pertahanan negara dan pemerintahan sipil.
Karena itu, pemerintah diminta menjaga semangat reformasi dan memastikan adanya pembagian peran yang jelas antara institusi sipil dan institusi pertahanan.
Massa juga menaruh perhatian pada rencana maupun proses pengadaan rudal BrahMos. Mereka menilai proyek pengadaan sistem persenjataan bernilai besar harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Untuk itu, pemerintah perlu menjelaskan dasar kebijakan, urgensi kebutuhan, mekanisme pengadaan hingga rincian penggunaan anggaran dalam proyek tersebut guna menghindari spekulasi dan ketidakpercayaan publik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, Poros Pemuda Peduli Indonesia menyampaikan enam tuntutan.
Pertama, menghentikan pemborosan APBN yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kedua, menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil dan menjaga prinsip supremasi sipil.
Ketiga, mengevaluasi serta menghentikan kebijakan pembelian rudal BrahMos yang dinilai membebani keuangan negara dan perlu dikaji kembali efektivitas maupun urgensinya.
Keempat, membuka secara transparan seluruh proses pengadaan rudal BrahMos, termasuk dasar penetapan harga, mekanisme pembelian, dan alasan perbedaan harga dibandingkan pengadaan dengan spesifikasi serupa.
Kelima, memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan ekonomi rakyat.
Keenam, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam seluruh proses pengadaan pertahanan negara.
Massa menegaskan kritik yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara untuk mengawal jalannya pemerintahan yang demokratis, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
“Kami akan terus mengawal penggunaan anggaran negara, menjaga prinsip supremasi sipil, serta mendorong transparansi dalam setiap kebijakan publik demi terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat,” bebernya.
