JAKARTA — Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax hingga menyentuh kisaran Rp16.000 per liter memicu reaksi keras dari Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) DKI Jakarta. Organisasi mahasiswa itu menilai lonjakan harga energi menjadi sinyal memburuknya kondisi ekonomi nasional di tengah gejolak konflik Timur Tengah yang terus memanas.
Sekretaris DPD GMNI DKI Jakarta, Gus Fakhier, menuding pemerintah tidak transparan dalam menjelaskan kondisi fiskal negara dan dampak kenaikan harga energi terhadap masyarakat. Ia bahkan menyebut pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait kebijakan BBM sebagai bentuk kebohongan kepada publik.
“Jangan terus-menerus membohongi rakyat. Harga Pertamax yang menembus Rp16.000 per liter menunjukkan bahwa pemerintah gagal mengendalikan kebutuhan dasar masyarakat. Jika kondisi ini terus dibiarkan, kemarahan rakyat bisa meledak,” kata Gus Fakhier dalam keterangan tertulis kepada Journalreportase.com, Rabu (10/6/2026).
Menurut GMNI DKI Jakarta, tekanan ekonomi global akibat konflik di Timur Tengah telah memperburuk situasi domestik. Mereka menilai kondisi tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan negara menjaga stabilitas harga energi dan daya beli masyarakat.
Ketua DPD GMNI DKI Jakarta, Deodatus Sunda Se, mengatakan pemerintah perlu mengambil langkah darurat dengan mengevaluasi berbagai program prioritas yang dinilai membebani anggaran negara.
GMNI mengusulkan penghentian sementara sejumlah program nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta Program 3 Juta Rumah Rakyat.
“Program-program populis tidak akan menyelesaikan persoalan ekonomi yang sedang dihadapi masyarakat. Pemerintah harus berani realistis dan mengalihkan anggaran untuk pemulihan ekonomi rakyat,” ujar Dendy, sapaan akrabnya..
Selain menyoroti persoalan ekonomi, GMNI juga mengkritik maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dinilai semakin memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga legislatif.
Mereka menilai pemerintah dan DPR gagal menangkap keresahan masyarakat yang menghadapi tekanan hidup akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi.
“Rakyat semakin susah. Jika suatu saat rakyat marah, jangan salahkan rakyat. Pemerintah dan DPR harus mendengar suara masyarakat yang hari ini merasa semakin terhimpit,” kata Gus Fakhier.
GMNI DKI Jakarta menegaskan pemerintah perlu kembali berpegang pada amanat konstitusi dengan memprioritaskan perlindungan terhadap kesejahteraan rakyat. Menurut mereka, kondisi ekonomi yang penuh tekanan saat ini menuntut negara untuk lebih fokus pada upaya menjaga daya beli masyarakat dibanding menjalankan agenda politik jangka pendek.
“Sudah saatnya pemerintah hadir secara nyata untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi,” ujar Deodatus.
