BOGOR- JOURNALREPORTASE – Polemik pencabutan dana Pokok Pikiran (Pokir) yang sebelumnya dialokasikan untuk Festival Film Kabupaten Bogor terus menjadi perhatian berbagai kalangan.
Keputusan tersebut menuai sorotan karena dinilai berpotensi menghambat ruang ekspresi dan kreativitas generasi muda yang selama ini menjadikan festival tersebut sebagai wadah berkarya dan berjejaring.
Informasi yang beredar menyebutkan dana Pokir yang berasal dari anggota DPRD Kabupaten Bogor, Egi Gunadi Wibawa, dicabut dan dialihkan ke program lain ketika panitia tengah mematangkan persiapan pelaksanaan festival.
Kondisi tersebut membuat penyelenggara harus mencari sumber pendanaan alternatif agar agenda yang telah dirancang dapat tetap berjalan sesuai rencana.
Tokoh pegiat seni dan budaya Kabupaten Bogor, Mang Surya, menilai langkah pencabutan dukungan anggaran terhadap kegiatan tersebut sangat disayangkan.
Menurutnya, Festival Film Kabupaten Bogor bukan hanya sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana pembinaan, edukasi, dan pengembangan potensi generasi muda di bidang perfilman dan industri kreatif.
“Pemblokiran dana Pokir ini sama saja mematikan atau memutus ruang kreasi seni anak muda Bogor. Festival ini menjadi tempat lahirnya ide, karya, dan semangat berkesenian yang positif. Ketika dukungan itu dicabut di tengah jalan, yang terdampak bukan hanya panitia, tetapi juga para peserta dan komunitas kreatif yang sudah menaruh harapan besar pada kegiatan ini,” ujar Surya.
Ia juga menyoroti keterlibatan unsur pejabat publik dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Menurutnya, baik anggota legislatif maupun perangkat daerah semestinya hadir untuk mendukung tumbuhnya aktivitas positif yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya kalangan muda.
“Karena yang melakukan ini seorang anggota dewan dan melibatkan dinas, maka hal tersebut patut dipertanyakan dari sisi etika publik. Tugas pejabat publik adalah memfasilitasi, mendukung, dan membuka ruang bagi kegiatan-kegiatan positif masyarakat, bukan justru membuat aktivitas kreatif yang bermanfaat bagi anak muda menjadi terhambat,” katanya.
Surya menambahkan, apabila terdapat kendala administratif atau perubahan kebijakan anggaran, proses penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif.
Ia menilai program yang telah berjalan dan melibatkan banyak pihak tidak semestinya menjadi korban dari perubahan kebijakan yang terjadi di tengah pelaksanaan.
Di tengah polemik yang berkembang, Festival Film Kabupaten Bogor dipastikan tetap akan digelar. Hingga saat ini, panitia mencatat sebanyak 28 kecamatan telah resmi mendaftarkan diri sebagai peserta.
Tingginya partisipasi tersebut menunjukkan antusiasme yang besar dari para sineas muda dan komunitas kreatif di Kabupaten Bogor untuk terus berkarya meskipun menghadapi berbagai keterbatasan.
Sementara itu, sejumlah kalangan mendorong adanya evaluasi terhadap proses pencabutan dan pengalihan dana Pokir tersebut. Mereka menilai langkah itu penting untuk memastikan seluruh proses penganggaran berjalan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat temuan resmi maupun proses hukum yang menyatakan adanya pelanggaran terkait pencabutan dana tersebut.
Apabila di kemudian hari hasil pemeriksaan lembaga berwenang menemukan adanya pelanggaran administrasi, etika jabatan, atau penyalahgunaan kewenangan, maka penanganannya akan mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Bagi pelaku seni dan komunitas kreatif, Festival Film Kabupaten Bogor dipandang sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem perfilman lokal.
Karena itu, mereka berharap dukungan terhadap kegiatan seni dan budaya tetap menjadi perhatian berbagai pihak guna menjaga ruang kreativitas generasi muda sekaligus mendorong berkembangnya sektor industri kreatif di Kabupaten Bogor.
