RIAU- JOURNALREPORTASE- Kunjungan kerja perdana, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat ke Polda Riau menandai langkah awal penguatan sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan lingkungan hidup, khususnya di Provinsi Riau yang selama ini menjadi wilayah strategis isu ekologis nasional.
Dalam agenda tersebut, Jumhur didampingi oleh Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan, serta Founder Tumbuh Institute, Rocky Gerung.
Keduanya dikenal aktif mendorong penguatan etika lingkungan, solidaritas sosial, dan kesadaran ekologis di ruang publik.
Kegiatan yang berlangsung di Mapolda Riau berjalan khidmat dengan rangkaian acara strategis, mulai dari penyambutan adat, penayangan program Green Policing dan Waste to Energy (WTE), hingga pemaparan komprehensif terkait penegakan hukum lingkungan dan inovasi kelembagaan oleh jajaran kepolisian.
Kapolda Riau, Herry Heryawan, dalam sambutannya menegaskan bahwa persoalan lingkungan di Riau tidak bisa dipandang secara parsial. Ia menyebut isu tersebut berkaitan erat dengan aspek keamanan, ekonomi, hingga keadilan sosial.
“Melalui pendekatan Green Policing, kami tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif melalui perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya organisasi,” ujar Herry.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan penampilan seni bertema lingkungan, penayangan video pengungkapan kasus, serta paparan teknis implementasi Green Policing dan WTE oleh jajaran Polda Riau.
Momentum ini juga dirangkaikan dengan peringatan Hari Buruh melalui pemotongan tumpeng bersama perwakilan serikat pekerja.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah progresif yang dilakukan Polda Riau. Ia bahkan menilai pendekatan Green Policing telah melampaui ekspektasinya.
“Saya mendengarkan seluruh paparan, dan saya merasa tidak ada lagi yang perlu saya pidatokan di sini. Syarat jadi menteri itu cukup cerdas, dan saya merasa apa yang terjadi hari ini akan saya adopsi,” kata Jumhur.
Ia menegaskan bahwa konsep tersebut layak direplikasi secara nasional. “Kalau Green Policing ini terjadi di mana-mana, saya rasa tidak perlu lagi Kementerian Lingkungan Hidup. Ini luar biasa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jumhur menyampaikan komitmennya untuk mendorong implementasi konsep serupa di berbagai daerah.
Ia juga menilai kunjungan ini sebagai bentuk penghormatan pemerintah pusat terhadap masyarakat Riau sekaligus upaya memperkuat perhatian terhadap isu lingkungan di daerah.
Terkait isu pertambangan, Jumhur menyoroti pentingnya membedakan antara pelaku lapangan dan aktor utama dalam rantai ekonomi ilegal. Menurutnya, banyak penambang merupakan masyarakat lokal yang membutuhkan kepastian hukum.
“Yang biasanya bermasalah itu penampungnya. Karena itu, penting mendorong izin usaha pertambangan rakyat agar segera keluar,” ujarnya.
Kehadiran Menteri Lingkungan Hidup di Polda Riau menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan aparat penegak hukum menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berkeadilan
