Jakarta — Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB) menegaskan sikapnya untuk tetap berpegang pada legalitas dan legitimasi hasil Muktamar VI sebagai dasar tertinggi dalam pengambilan keputusan partai.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya asumsi bahwa keputusan yang didukung oleh mayoritas pihak dianggap sebagai kebenaran. DPP PBB menilai pandangan tersebut berpotensi menyesatkan jika tidak didasarkan pada aturan organisasi yang sah.
“Mayoritas tidak selalu menentukan kebenaran. Tanpa dasar hukum yang jelas, hal tersebut justru berbahaya,” demikian pernyataan DPP PBB.
Menurut DPP PBB, sejarah menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan secara bersama-sama tidak serta-merta menjadi benar, jika bertentangan dengan aturan dan prinsip yang berlaku. Oleh karena itu, jumlah pihak yang terlibat tidak mengubah substansi suatu tindakan.
DPP PBB menegaskan tidak akan terjebak dalam apa yang disebut sebagai “fallasi mayoritas”, dan tetap berpegang pada konstitusi partai yang telah ditetapkan melalui Muktamar VI.
“Siapa pun yang berupaya membalikkan hasil Muktamar VI, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok, harus siap menghadapi konsekuensi sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Dengan sikap tersebut, DPP PBB memastikan komitmennya dalam menjaga stabilitas internal partai serta menegakkan prinsip hukum organisasi sebagai landasan utama dalam setiap keputusan.(AA)
