JAKARTA, JOURNALREPORTASE – Organisasi Kaum Muda Sosialis (OKMS) menilai sebagai sesuatu hal yang anomali ketika Indonesia resmi menjadi Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026.
Hal tersebut disampaikan oleh Komite Eksekutif OKMS, Rizaldi Ageng, kepada Journalreportase.com, di sela-sela peringatan 19 tahun Aksi Kamisan di kawasan gerbang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026) sore.
“Itu anomali ya, dimana kita banyak melihat situasi di Papua hari ini dalam kurun waktu 2024-2025 military deployment di Papua itu tentara-tentara non aktif ada sekitar 13 ribuan,” kata Aldi, begitu ia biasa disapa.
“Dan itu akan masih terus berlanjut bertambah sampai hari ini. Bahkan Menteri Pertahanan mengatakan akan ada Komando cadangan lainnya yang akan ditempatkan di Papua. Mereka menargetkan kalau tidak salah tiap tahunnya ada 100 Batalyon baru. Jadi sampai akhir masa Prabowo akan ada sekitar 500 Batalyon baru,” tambah dia.
Pihaknya kemudian membeberkan kenyataan di Papua terkait rentetan pembunuhan terhadap masyarakat sipil lantaran dianggap sebagai bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) .
“Dan secara fakta mereka di Papua banyak melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan extra judicial killing terhadap masyarakat di Papua karena dituduh sebagai agennya atau informannya militer OPM dan sebagainya, mereka yang dituduh seperti itu bahkan gereja sekalipun itu sering dimasuki oleh tentara, para pemuka agamanya,” tuturnya.
Pihaknya juga berkeyakinan kalau kedudukan Indonesia di PBB tersebut sama sekali tidak akan berpengaruh pada tindaklanjut berbagai pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di tanah air.
“Itu suatu paradoks sepertinya, hal yang berkebalikan dengan ditunjuknya Indonesia sebagai Dewan HAM dan mereka tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia,” pungkasnya.
