JROL-JAKARTA,- Kejaksaan Agung langsung bereaksi menanggapi beredarnya dokumen yang salah satunya menyebutkan bahwa Kejagung tidak ada kewenangan untuk menindaklanjuti perkara korupsi. Jaksa Agung Muda Pidana Umum (Jampidum) Noor Rachmad membantah kebenaran dokumen tersebut.
“Kami dengan angota yang ada mengecek kondisi itu ternyata tidak benar,” kata Noor Rachmad di Kejaksaan Agung, Kamis (5/1).
Belakangan beredar dokumen rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Draf itu memuat sejumlah pasal-pasal dalam UU 30/2002 yang dihapus, diubah dan ditambah.
Dia menerangkan, bahwa pihaknya telah menanyakan langsung ihwal dokumen tersebut kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif.
“Saya rapat tadi pagi di Kementerian Hukum dan HAM ketemu dengan Pak Laode Syarif, ternyata memang tidak ada, oleh karena itu bawa sementara ini barang itu enggak ada. Saya baca rilis dari Johan Budi, di Setneg katanya enggak ada juga,” terang Noor.
Menurut Noor, jaksa sampai dengan saat ini masih memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti perkara korupsi. “Karena kita juga punya kewenangan yang ada, bayangin aja kalau hanya KPK yang menangani, dengan personel yang berapa ribu apakah mungkin akan tuntas?. jelas Noor.
Dalam draft tersebut juga tercatat bahwa salah satu alasannya KPK menjadi satu-satunya lembaga pemberantas koruptor adalah adanya aturan yang tumpang tindih. Sebab sebenarnya antara ketiga lembaga tersebut sudah ada nota kesepakatan dalam proses bekerjanya. “Kalau timpang tindih itu kan pandangan anda. Kan ada MoU-nya jadi enggak perlu, tidak ada seperti itu, kalau salah satu sudah tangani satu pihak ya sudah,” tandas Noor. [dtc]
