JROL- JAKARTA,- Kejutan terbaru memasuki minggu pertama Januari tahun 2017, Pemerintah melalui Kepolisian RI memberikan biaya istimewa untuk pengurusan surat-surat kendaraan bermotor. Mulai 6 Januari mendatang, biaya urus Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor resmi dinaikkan.
Kenaikan tarif tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), tertanggal terbit 6 Desember 2016 dan berlaku 30 hari setelah diterbitkan, sekaligus menggantikan peraturan lama PP Nomor 50 Tahun 2010.
Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK, Penerbitan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan, STRP & TNRP (lintas batas) dan Penerbitan SIM golongan C1 dan C2.
Tidak tanggung, kenaikan itu ada di kisaran tiga kali lipat dari tarif lama. Biaya penerbitan STNK roda dua dan roda tiga naik menjadi Rp100 ribu yang sebelumnya Rp50 ribu. Roda empat atau lebih dari sebelumnya Rp75 ribu menjadi Rp200 ribu.
Untuk pengesahan STNK, yang sebelumnya gratis, dengan disahkan PP ini maka akan berbayar Rp25 ribu untuk roda dua dan empat, dan Rp50 ribu bagi roda empat atau lebih.
Pengurusan dan penerbitan BPKB mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Roda dua dan roda tiga yang sebelumnya ditarif sebesar Rp80 ribu, kini diwajibkan membayar Rp225 ribu dan roda empat atau lebih sebesar Rp375 ribu dari sebelumnya Rp100 ribu.
Selain itu, biaya baru Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) untuk roda dua dan roda tiga dari Rp30 ribu menjadi Rp60 ribu, dan Roda empat atau lebih dari Rp50 ribu menjadi Rp100 ribu.
Kenaikan tarif masih dikenakan pada tarif Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan untuk roda dua atau roda tiga dari Rp75 ribu menjadi Rp150 ribu, dan roda empat atau lebih dari Rp 75 ribu menjadi Rp 250 ribu.
“Pada dasarnya, kami ingin meningkatkan penerimaan negara bukan pajak,” ujar Kepala Bidang Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri, Kombes Pol Refdi Andri, Senin (1/1/17).
Kenaikkan tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas PNBP yang disahkan pada 6 Desember 2016. Peraturan itu merupakan aturan pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010. “Itu aturan dari Kementerian Keuangan. Polri tinggal menjalankan aturan dari pemerintah,” ungkapnya.
Kenaikan tarif kepengurusan surat kendaraan bermotor itu diberlakukan secara nasional. Artinya, ujar dia, besaran tarif yang dipatok di tiap daerah di Indonesia adalah sama.”Daerah-daerah sudah kami lakukan sosialisasi, eksternal dan internal sudah kami lakukan. Kami sudah mengundang APM (agen pemegang merek), Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia) dan leasing,” tegasnya.
Konsumen Menanggung Beban
Kenaikan tarif urus STNK dan BPKB dan TNKB tersebut jelas merugikan konsumen. Sebab bisa dipastikan kenaikan biaya-biaya tersebut akan dibebani ke konsumen, baik untuk pembelian baru maupun pengurusan kendaraan yang sudah dimiliki.
Wakil Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo mengungkapkan, kenaikkan tersebut tidak bisa seenaknya diberlakukan. Apalagi tidak ada kompensasi yang jelas bagi konsumen yang akan menanggung beban ini. Dia berpendapat, kenaikkan tarif seharusnya dilakukan tidak berkali-kali lipat, tapi secara bertahap. Seiring dengan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan bagi masyarakat.
“Misalnya (kenaikkan) standar pelayanan yang jelas, selama ini antre enggak jelas kan, dan berbagai hal lainnya,” tegasnya. Lebih lanjut dia menegaskan, hingga saat ini YLKI sebagai salah satu perwakilan dari konsumen belum disosialisasikan terkait aturan baru ini. “Kami melihat belum (tersosialisasikan),” tegasnya. [dbs]
