JAKARTA, JOURNALREPORTASE – Kasus dugaan penyalahgunaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang dikelola oleh PWI Pusat telah menggegerkan dunia jurnalistik.
Awalnya diinisiasi oleh Uni Lubis, mantan Pemimpin Redaksi Panji Masyarakat yang kini menjabat sebagai pimpinan di IDN.Times, kerjasama ini mendapat respon positif dari Presiden Jokowi.
Namun, sorotan justru tertuju pada ketidaktransparanan penggunaan anggaran dalam proposal tersebut. Terungkap bahwa anggaran hanya dialokasikan untuk 10 provinsi, memicu pertanyaan tentang akuntabilitas dana yang disalurkan oleh BUMN.
Ketua Dewan Kehormatan PWI, Sasongko Tedjo, telah memeriksa sejumlah pengurus PWI yang diduga terlibat dalam penggunaan dana tersebut, meskipun Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah membantahnya.
Kini, publik menantikan hasil rapat final Dewan Kehormatan yang akan digelar pada 16 April 2024. Uni Lubis menyatakan bahwa sanksi akan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
“Tunggu hasil DK yang akan rapat final penetapan sanksi sesuai PD PRT (Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga) PWI tanggal 16 April ya,” pungkasnya kepada awak media, baru-baru ini.
Dengan kasus ini, PWI tentunya diuji untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang dipercayakan kepadanya. my
