JAKARTA, JOURNALREPORTASE – Pengamat intelijen dan keamanan, Stanislaus Riyanta, menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada TNI-Polri terkait penceramah radikal berdasarkan basis data yang akurat.
“Permintaan Presiden pasti sudah diawali dengan fakta atau informasi yang akurat,” ujar Stanislaus saat dihubungi journalreportase.com, Rabu (2/3/2022).
Menurut dia, sebagai kepala negara dan Panglima tertinggi, Presiden Jokowi berhak untuk melakukan hal tersebut.
“Apalagi dalam menjaga supaya TNI-Polri tetap profesional, tuturnya.
Diketahui sebelumnya, Jokowi saat menyampaikan sambutan dalam rapim TNI-Polri, Selasa (1/3/2022) awalnya berbicara tentang demokrasi dan kultur di TNI-Polri.
Setelah itu, Jokowi juga mengingatkan istri anggota TNI-Polri supaya tidak asal memanggil penceramah.
Diungkapkannya, perlu koordinasi di internal satuan kerja TNI-Polri jika ingin mengundang penceramah khususnya di kalangan kaum Ibu-ibu para istri anggota.
“Ini bukan hanya bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja, tetapi yang di rumah juga sama. Hati-hati, ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinannya harus sama. Nggak bisa, menurut saya, nggak bisa ibu-ibu itu memanggil misalnya, ngumpulin ibu-ibu yang lain, memanggil penceramah semaunya, atas nama demokrasi. Sekali lagi, di tentara, di polisi, nggak bisa seperti itu. Harus dikoordinir oleh kesatuan,” jelas Jokowi.
“Kesatuan harus koordinir hal-hal kecil-kecil tadi yang saya sampaikan, makro dan mikro. Ini mikronya harus kita urus juga. Tahu-tahu mengundang penceramah radikal, nah kan nggak bisa begitu,” tambahnya. (RIF)
