Jakarta, JROL,- Ketua DPP Real Estate Indonesia (REI) Papua, Nelly Suryani memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang komitmen mempercepat proses pembangunan sejuta rumah yang dicanangkan sejak tahun 2015.
Kkhusus untuk di wilayah Papua, meskipun pembangunan terus berjalan, bukan tanpa hambatan. Pasalnya, menurut Maria panggilan akrabnya saat temui JROL, di Jakrta beberapa waktu lalu, di Papua di tahun 2015 pembagunan terealisasi sebanyak 700 unit. Di tahun 2016 meningkat dua kali lipat sebanyak 2000 unit rumah. “Duia kali lipat kami bisa membangun,”terangnya.
Meski capain itu dianggap baik namun belum sepenuhnya tercapai jika dilihat dari jangkau lokasi dan masalah lainnya. Ia mengatakan, program sejuta rumah yang disampaikan Presiden Joko Widodo dan dirjen terkait di Kemen PUPR dengan tindaklanjutnya melakukan road show ke daerah-ke daerah termasuk ke wilayah Papua adalah sesuatu yang sangat baik.
Tambahan lagi katanya, dukungan Perbankan, yakni BTN, Bank Pembanguan Daerah (BPD), BRI dan BNI meski peranannya masih kecil tapi salah satu faktor sebagai penunjang keberhasilan program pembanguan rumah.”Peranan Bank salah faktor pendukung keberhasilan pembangunan,”tuturnya,.
Kemudian terang dia, meningkatnya jumlah perusahaan yang aktif yang sebelumnya 19 perusahaan sekarang sudah 41 perusahaan ikut berperan membangun perumahan. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah suplai yang sangat sedikit dibandingkan dengan kebutuhan. Misalnya Rumah Sejahtera Tapak (RST) yang dibangun sampai Oktober sekitar 2000 unit sedangkan masyarakat butuh RST lebih dari itu.
Untuk mencapai kebutuhan masyarakat tersebut, perlu senergi dengan Pemerintah Daerah perlu diperkuat tentunya menyangkut perijinan untuk dipercepat.”Ijin dipercepat tentu suplai kami lebih banyak lagi,”ujarnya.
Selain perijinan juga terkait dengan masalah aliran listri PLN dan air bersih (PDAM) ke tiga faktor ini menurutrnya sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan. Ia mencontohkan kendala ini masih terjadi, ketika ada penambahan real estate pihaknya harus menunggu. Pasalnya pembagunan tidak hanya di di satu atau dua tempat di Jayapura, pasalnya masih ada wilayah lain yang mempersoalkan air dan listrik seperti di Marauke, Wamena, Timika.” Apa jadinya ada rumah tapi tidak ada air dan listrik apa masyarakatnya bisa hidup nyaman dan sejahtera,”terang Maria.
Kendala lain adalah mengenai sertifikasi tanah yang dikeluarkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Maria mengungkapkan, , di Papua untuk mengurus sertifikat bisa tiga bulan sudah bersyukur karena banyak hal yang harus dijalani tahap demi tahap dan butuh waktu lama. “Dengan masih adanya persoalan mulai dari perijinan, listrik, air dan sertifikat bisa membangun rumah hingga 3500 unit sesuatu hal yang sangat bagus,”ungkapnya. Sekarang ini mayoritas pembangunan perumahan terbanyak di Jayapura karena dibandingkan dilokasi lain perijinan di Jayapura paling cepat. [red]
