Oleh : Zainal Bintang
Jalan panjang penemuan vaksin korona masih jauh. Secara umum masyarakat sudah
dirundung kelelahan, rasa bosan dan depresi yang dalam atas ketidakpastian oleh serangan
wabah korona yang dikenal sebagai Covid 19. Pemerintah atas nama negara menawarkan “jalan
tengah” pola baru kehidupan yang disebut “new normal” untuk memberi oksigen ke ruang
kehidupan yang sudah pengap.
Menghindari polemik tidak berkesudahan di ruang publik terkait nyawa manusia yang
tertekan diantara : ancaman pandemi dan ancaman ekonomi, presiden Jokowi berkunjung ke mal
besar di Bekasi, Selasa (26/05). Mengumumkan segera diberlakukan pola hidup “new normal”.
Sebagai edisi perdana dilakukan di 4 propinsi dan 25 kabupaten – kota pada tanggal 4 Juni di
wilayah yang dianggap zona hijau. Perhelatan awal itu akan dikawal 340 ribu personil TNI dan
Polri.
Ketika mengumukan keputusan pemerintah itu turut mendampingi Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahyanto, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Gubernur Jawa Barat Ridwan
Kamil dan Walikota Bekasi Rahmat Effendi.
“Saya datang ke sini untuk memastikan pelaksanaan kesiapan kita dalam menuju tatanan
baru, “normal baru”, ujar Jokowi sambil berulang ulang menyatakan : “Kita ingin tetap produktif
tapi aman Covid. Produktif dan aman Covid,”
Keputusan pemerintah melaksanakan pola hidup “new normal” dibarengi dengan
perintah harus konsisten menjalankan protokol kesehatan WHO (Badan Kesehatan Dunia) : jaga
jarak, pakai masker, cuci tangan dan hindari kerumunan. Itulah mengapa diperlukan kehadiran
340 ribu personil keamanan. Langkah pemerintah itu membawa pesan, pengganti vaksin adalah
“new normal”. Rasa aman nyaman dibutuhkan masyarakat. Kebosanan dalam penjara WFH
(Work From Home) yakni : berkerja, belajar dan beribadah dari rumah saja perlu dicairkan.
Masyarakat perlu oksigen. Diminta hidup damai dengan korona.
Nampaknya pemerintah tidak main – main, “new normal” harga mati. Namun dibalik itu
ada sisi yang mengkhawatirkan publik, yaitu pengerahan personil keamanan demikian banyak.
Itu mengandung resiko tinggi. Rentan konflik. Sulit membayangkan manakala aparat keamanan
berhadap – hadapan dengan rakyat dalam posisi keduanya tersulut emosi. Masyarakat akan
ditertibkan dengan disiplin militer. Berwatak komando. Pemerintah dinilai bermain api.
Diibaratkan “menggendong” bom waktu.
Pasalnya, kredibiltas pemerintah cenderung merosot sejak pandemi di bulan Maret.
Lembaga Survey Indobarometer merilis hasil survey (26/05) : 53,8 persen warga tidak puas
dengan cara pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin dalam menangani wabah korona. Hasil
survey menyebutkan, “masyarakat menilai kebijakan Jokowi tidak konsisten ; pemerintah
dianggap lambat dalam mendistribusikan bantuan sosial ; data penerima bantuan juga tidak
akurat dan masyarakat menilai penanganan secara umum lambat.”
Tumpukan jerami kekecewaan masyarakat rentan percikan korek api kelompok yang
kadung kecewa berat. Tindakan tegas aparat mendisiplikan warga bisa fatal. Bisa berdampak
luas. Kekecewaan terpendam kepada pemerintah berpotensi meletup tidak terkontrol. Rakyat
yang lapar gampang gelap mata. Perlawanan masyarakat dapat bereskalasi menjadi “civil
disobediensce” alias pembangkangan sipil. Sebagai ekspressi perlawanan atas tindakan yangdianggap kurang adil. Isu politisasi dan korupsi dana bansos (bantuan sosial) oleh aparat melukai
hati rakyat banyak yang sedang menderita. Inilah jerami kering ketidakadilan itu.
Apalagi, akhir – akhir ini semua media televisi di Indonesia intensif menyiarkan berita
“pembangkangan sipil” di Amerika Serikat terkait terbunuhnya lelaki berkulit hitam yang
bernama George Floyd oleh polisi berkulit putih, Derek Chauvin, Senin (2505) di Minnepolis.
Kerusuhan berlangsung sudah seminggu lebih siang dan malam. Pengrusakan dan penjarahan
pusat pertokoan berkecamuk hampir di seluruh negara bagian sampai hari ini. Kerusuhan yang
dilabeli sebagai perlawan atas ketidak adilan negara kepada warganegara.
Buruknya kordinasi internal kabinet Jokowi tercermin lewat banyaknya narasi menteri
yang jalan sendiri – sendiri. Bahkan seringkali bertabrakan satu sama lain memperburuk situasi.
Narasi juru bicara Istana dan aneka macam pejabat dari KSP (Kantor Staf Presiden) sering
sarkastis memperburuk keadaan. Termasuk adanya pernyataan Jokowi yang banyak yang
paradoks. Menambah runyam keadaan. Menimbulkan kebingungan dan mengurangi kepercayaan
masyarakat.
Dalam situasi dan kondisi segenting ini, dipandang perlu kehadiran sosok tokoh alternatif
penengah yang diterima semua pihak. Solusi seperti itu diperlukan untuk menekan temperatur
konflik terselubung yang meninggi. Rakyat memerlukan tokoh penyejuk. Menjadi pertanyaan
kemana Wakil Presiden Ma’ruf Amin? Suaranya kurang terdengar.
Maruf Amin sebagai Wapres memiliki modal sosial yang sangat kuat. Ulama besar
nasional yang disegani. Mengendalikan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang menjadi
representasi semua ormas Islam di Indonesia. Tidak punya gurita bisnis pemicu konflik
kepentingan (conflict of interest). Apakah Maruf Amin menahan diri karena orang usia 60an ke
atas rentan terpapar virus korona?. Ataukah menjadi fakta dari kecurigaan publik yang
menganggap pilihan Wapres kepada Maruf Amin hanya untuk dekorasi demokrasi saja?
Justru belakangan ini yang pro aktif sehari – hari di lapangan adalah mantan Wakil
Presiden JK (Jusuf Kalla). Melalui dua organisasi kemasyarakatan yang besar dan kuat, JK
bergerak bagaikan “penembak ulung” yang menggunakan senapan double lop : DMI (Dewan
Mesjid Indonesia) dan PMI (Palang Merah Indonesia) turun ke lapangan berbuat langsung.
Kebetulan kedua ormas itu sangat relevan dengan kondisi kesulitan bangsa hari ini. Simbol
mesjid dan simbol kesehatan. Keduanya terkait langsung masalah kemanusiaan. Kemanusiaan
yang adil dan beradab.
Yaa …kemana Wapres Ma’ruf Amin?
zainal bintang, wartawan senior dan pemerhati masalah social budaya.
