AIRLANGGA ATAU BAMSOET ?
Terus terang menarik untuk menakar siapa sesungguhnya diantara dua kompetitor yang bakal keluar sebagai pemenang menjadi Ketua Umum Golkar pada Munas Desember 2019 yang akan datang.
Dua kompetitor yang bersaing ketat itu, adalah Airlangga Hartarto sang petahana yang juga adalah Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju. Pesaingnya adalah Bambang Soesatyo yang akrab dipanggil Bamsoet, sekarang menjabat sebagai Ketua MPR RI.
Kecenderungan kultur para pimpinan Golkar daerah baik propinsi maupun kabupaten kota dari Munas ke Munas sejak era reformasi, mereka – pengurus daerah itu yang notabene adalah pemegang hak suara penentu – selalu dan selalu memelihara tradisi : menghendaki pimpinan puncak partai beringin kudu figur yang memiliki jabatan formal dalam organisasi negara alias punya jabatan penting dalam lembaga negara plus restu Istana! . Kedua kader papan atas Golkar yang sedang bertarung saat ini, memiliki kedekatan tersendiri dan warna tersendiri dengan Jokowi. Keduanya memiliki jalur tersendiri memasuki pintu Jokowi. Keduanya disukai Jokowi.
Keduanya menyenangkan Jokowi. Namun, jika tidak mawas diri, keduanyapun rentan masuk ke dalam perangkap adu domba melalui tampilan verbal yang memesona tapi di dalamnya telah ditanami bom waktu.
Sindiran simbolik Jokowi tidak mesti bermakna yang sebenarrya. Semacam bola bilyar yang bisa melenting kesana kemari menghantam dinding meja kiri kanan. Sukar dibaca.
Ini kali pertama Munas Golkar dihiasi dengan dua kontestan yang memiliki jalur Istana. Calon Ketum parpol rasa Istana!
Berkaca kepada kekalahan AT (Akbar Tanjung) sebagai petahana ketua umum pada Munas Golkar 2004 di Bali membuktikan tesis itu. AT yang yang berjasa dan berdarah – darah menyelamatkan hidup Golkar dari badai reformasi yang menerjang kekuasaan Orde Baru Soeharto, dengan mudah dikalahkan oleh penantangnya yaitu Jusuf Kalla yang menyandang jabatan sebagai Wakil Presiden SBY waktu itu.
Padahal jika ditakar dari sisi kekentalan idealisme darah kegolkaran dalam tubuh kedua tokoh itu, jeas AT yang jauh lebih kental. Nama JK tidak pernah bunyi selama Golkar berkibar menjadi penopang politik utama pemerintahan Soeharto sejak Pemilu 1971 sampai tumbangnya rezim Orba pada 1998. AT berkali – kali menjadi menteri di era Orba, merangkap sebagai pengurus inti dan legislator Golkar level nasional. Di era Presiden BJ Habibie (1998 – 1999), menjabat Menteri Sekertaris Negara. Hasil Pemilu 1999 menempatkan AT sebagai Ketua DPR RI sampai 2004. Pada Pemilu 2004 AT menghantar Golkar sebagai peraih suara terbanyak.
Dengan aneka macam jabatan negara di awal reformasi itulah AT berhasil “merebut” cinta pengurus Golkar daerah untuk saling rangkul merangkul. Akan tetapi, kejayaan AT itu berakhir di Bali dengan tragis karena disapu oleh “budaya” dan habitat Golkar yang telanjur terbiasa menetek kepada kekuasaan. Boleh dikatakan seluruh pengurus Golkar peserta Munas Bali dari pusat sampai kecamatan adalah hasil binaan AT yang dikonsolidasikan dari terpaan tsunami politik reformasi. Intinya mereka adalah “loyalis” AT.
Namun loyalitas itu ambruk diterpa magnit kekuasaan seorang Wapres. Tentunya diperkuat dengan dukungan sang presiden berpretensi “menjinakkan” parlemen.
Senayan adalah markas parpol yang dengan mudah berubah sikap. Sebagai teman koalisi, di tengah jalan dengan gampang menjadi “milisi” yang menghadapkan “mulut meriam” ke Istana.
Pada Munas Golkar di Pekanbaru/Riau 2009 hal serupa terjadi. ARB (Aburizal Bakrie) terpilih menjadi Ketua Umum Golkar dengan mengalahkan SP (Surya Paloh) yang didukung Wapres JK, tapi sudah tidak bertaji lagi, lantaran kalah melawan pasangan SBY – Budiono dalam kontestasi capres tiga bulan sebelumnya. JK waktu itu menggandeng Wiranto sebagai cawapresnya.
Sebagai Menko Kesra, jabatan ARB sebenarnya sisa beberapa hari saja. Dia didukung SBY yang
berkepentingan memperkecil kekuatan politik JK dan SP. Keduanya pun “yatim piatu” kekuasaan. Tidak punya daya tarik “sensual” bagi pengurus daerah. Kentalnya orientasi kultur dan habitat pengurus Golkar daerah sebagai “pemburu” berat kekuasaan yang terpusat di Istana, yang menjelaskan mengapa mereka membelakangi JK dan SP.
Pada Munas Golkar di Bali Desember 2014, ARB terpilih untuk kedua kalinya sebagai ketua umum. Namun jabatan yang diumumkan 4 Desember 2014 itu usianya tidak panjang. Karena pada 8 Desember 2014 lahir pengurus kembar DPP Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta yang memilih Agun Laksono sebagai ketua umum. Golkar terperangkap di dalam sengketa panjang dualisme kepengurusan kembar.
Hal mana membuat JK sibuk berkali – kali menjadi tuan rumah untuk mendamaikan keduanya.
Namun gagal. Konflik panjang internal Golkar yang memiliki dua DPP itu harus berakhir melalui Munaslub (Munas Luar Biasa) pada 17 April 2016 di Bali yang dimenangkan SN (Setya Novanto) sebagai ketua umum.
Menyandang jabatan Ketua DPR RI, posisi SN jelas “menggiurkan” pengurus Golkar daerah. Nama LBP (Luhut Panjaitan) sebagai senior Golkar disebut – sebut berperan besar. Santer dilabeli
sebagai konsultan politik tunggal Jokowi di belakang layar masalah kegolkaran.
Saat itu SN nampaknya sengaja “dimunculkan” Istana untuk membersihkan Golkar dari pengaruh ARB dan AL.
Kedua tokoh senior itu pastinya dinilai oleh pengurus daerah maupun Istana sebagai “laskar tak berguna”. Karena keduanya tidak punya jabatan penting. Artinya tidak punya daya tekan
kepada pengurus daerah atau di parlemen. Bahkan diduga pengurus daerah malah resah dengan dua tokoh yang tidak memilik sumber “jaminan” kesejahteraan itu.
Keresahan pengurus daerah itulah yang memudahkan gerakan LBP membuka pintu memasukkan SN ke tengah pusat kekuasaan di Golkar. (bersambung)
Penulis : Zainal bintang, wartawan senior dan pemerhati masalah social budaya
