SHARE

Jakarta-Journal reportase,- – Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya (PMJ) dan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), menggelar sarasehan dan dialog mengenai UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Balai Polda Metro Jaya.

Kasubdit Ranmor Polda Metro Jaya, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengatakan acara dialog ini diselenggarakan karena masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang jaminan fidusia.

“Pelaksanaan serasehan dan dialog UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, implementasinya masih jauh dari harapan,” ujar Antonius di Polda Metro Jaya, Senin (20/11).

Antonius menambahkan, bahwa ada beberapa istilah-istilah yang disepakati berdasarkan pasal 29 UU No.42 tahun 1999, istilah Penarikan diganti Eksekusi. “Sepakat tidak menggunakan istilah Debt Collector, tetapi diganti Tenaga Jasa Penagih,” paparnya.

Bagi pihak leasing yang tidak mempunyai sertifikat fidusia, maka tidak berhak melakukan eksekusi karena kasusnya masuk perdata. “Ini yang membedakan leasing yang mempunyai sertifikat fidusia, bisa melakukan eksekusi karena masuk ranah pidana,” terangnya.

Rencana pelaksanaan sosialisasi UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia akan dilakukan secara bersama-sama antara Polri, Kementerian Hukum dan Ham, OJK dan APPI, dengan cara diskusi, pemasangan spanduk himbauan dan banner di tempat-tempat strategis, sehingga tujuan sosialisasi dapat tercapai.

Fidusia sendiri merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Fiduisa umumnya ada dalam perjanjian kredit kendaraan bermotor.

Untuk mencegah adanya pemanfaatan atas ketidak pahaman itu, maka Polda Metro dan APPI membuat 8 poin kesepakatan bersama. Salah satunya adalah meniadakan istilah debt collector. Berikut 8 poin lengkap kesepakatan bersama tersebut:

1. Sepakat bahwa implementasi dari UU No 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia masih jauh dari harapan bersama dengan ditandai masih banyak kasus-kasus yang timbul di kepolisisan. Saat ini rata-rata karena ketidak tahuan dari masyarakat perihal perusahaan dan bahkan aparat kepolisian tentang UU tersebut.
2. APPI akan membuat SOP proses sebelum penandatanganan perjanjian fidusia. SOP ini wajib dijalankan oleh seluruh anggota APPI.
3. Sepakat tidak ada istilah penarikan (jaminan), namun yang digunakan adalah istilah eksekusi berdasarkan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999. Serta sepakat sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang tidak perlu lagi memerlukan keputusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Nomor 42 Tahun 1999.
4. Dalam hal kreditur atau kuasa kreditur akan melakukan suatu eksekusi terhadap objek fidusia harus menunjukan kelengkapan lain dan melaksanakannya secara beretika dan sopan. Oleh karena itu, APPI bertugas melatih dan mengeluarkan kartu anggota personel dari perusahaan jasa penagih.
5. Sepakat tidak akan menggunakan istilah debt collector namun menggantinya dengan tenaga jasa penagihan.
6. Perlu adanya terobosan terhadap Perkap No 8 Tahun 2011 terkait eksekusi jaminan fidusia. Sebab, aturan tersebut dinilai tak efisien.
7. Penekanan kepada penyidik Polri untuk tidak ragu menyelidiki kasus yang berkaitan dengan fidusia.
8. Sepakat untuk proses sosialisasi UU No. 42 Tahun 1999 tentang fidusia akan dilakukan secara bertahap secara bersama-sama antara Polri, Kumham, OJK, dan APPI. Di antaranya melalui acara diskusi dengan masyarakat dan pemasangan spanduk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. [red]

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY