SHARE

Journalreportase.com, Seperti  diketahui Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) merupakan salah satu program unggulan warisan dari mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama memimpin Jakarta kemarin. Seperti diketahui Jakarta, sebagai jantung kota, sejatinya sangat diharapkan memiliki fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti taman dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak yang layak.

Selain sebagai ruang publik dan ruang terbuka hijau RPTRA idealnya juga harus dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, refleksologi, botanical garden, pendidikan untuk kesehatan, kids mart, ruang belajar seni dan budaya, dan lainnya. RPTRA dibangun tidak di posisi strategis, namun berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh warga di sekitar.

Ruang publik itu memang tersebar di beberapa lokasi antara lain, di Jakarta Pusat 45 lokasi, Jakarta Utara 65 lokasi, dan Jakarta Barat 56 lokasi. Selain itu di Jakarta Selatan ada 60 lokasi RPTRA, Jakarta Timur 59 lokasi dan Kepulauan Seribu 7 lokasi. Jadi total jumlah RPTRA di DKI Jakarta saat ini sebanyak 300an, sementara yang baru terbangun ada sekitar 200an.

Tetapi apakah dari 200an RPTRA yang terbangun sudah bisa dikatakan layak secara kuantitas ataupun kualitas? Tentunya ini menjadi salah satu ‘PR’ besar bagi Pemprov DKI Jakarta, untuk mewujudkan kota Jakarta sebagai kota yang layak buat anak-anak.

Dari sejumlah itu, ada RPTRA yang dibangun dengan dana CSR, RPTRA yang dibangun sebagai kewajiban pengembang, dan RPTRA yang dibangun dari hasil swadaya masyarakat. Oleh karenanya RPTRA tidak boleh disewakan atau dibisniskan

“Alih-alih, proses pembangunan, pengawasan, dan pemeliharaan RPTRA yang melibatkan masyarakat sekitar. Bahkan perawatan taman juga dilakukan oleh masyarakat di sekitar RPTRA dan dikoordinir oleh ibu-ibu PKK. Dengan harapan, RPTRA bisa ikut membantu Kota DKI Jakarta untuk bisa meraih status kota layak anak sekaligus menyediakan ruang terbuka hijau bagi publik. Sayangnya, masih banyak RPTRA yang secara diam-diam dimanfaatkan secara bisnis dan dikelola tidak secara tepat dan baik. Kalau sudah begini keadaannya belum bagaimana-bagaimana lagi dan lagi ya anak-anaklah yang jelas menjadi korbannya, kata Arie Arivin, selaku konsultan Playground yang sudah bersertifikasi International saat di temui di Artotel, Sarinah, Jakarta.

“Sebab sejatinya RPTRA bukan sekedar taman bermain, karena disitu ada pembangunan daya berpikir bagi anak-anak dan pembangunan karakter  didalamnya. Oleh karenanya butuh kehadiran atau pendampingan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk membantu mengelola dan mengawasi RPTRA sebagai wadah non formal seperti sekolah terbuka sesungguhnya bagi masyarakat. Dengan demikian Pengelola RPTRA sebaiknya memiliki Kompetensi Pendidik yang memadai. Apalagi RPTRA sebagai tempat Bermain, Bergembira sekaligus tempat Belajar harus dilengkapi dengan Taman Bermain yang Berkarakter yang memiliki standar mutu. Sebuah Taman Bermain yang memenuhi ketentuan berbahan plastik yang tidak memuai, tidak luntur, tidak beracun atau anti toxin, tidak mudah pecah, tidak menyimpan bakteri, bergaransi, berstandar mutu internasional baik Europe dan Amerika. Padahal DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara idealnya memiliki 700an RPTRA dengan asumsi dalam satu Kelurahan setidaknya ada dua hingga tiga RPTRA, agar memenuhi Kota Layak Anak sebenarnya, sambung Arie Arivin.

Sayangnya dari sejumlah RPTRA yang sudah ada, jika dipandang dari segi kelayakan masih jauh dari kata layak. Malah fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) itu secara kuantitas juga masih kurang. Persoalannya sekarang sudahkah Jakarta memiliki RPTRA yang memenuhi standar mutu internasional?

Jika mengacu  pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang tertuang melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 disebutkan bahwa Indonesia sudah turut meratifikasi hak-hak anak.

Konsekuensi dari di ratifikasinya Konvensi Hak Anak itu, maka Indonesia sebagai Negara berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum, untuk memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, supaya anak dapat merasakan seluruh hak-haknya.

Adapun 10 Hak Anak tersebut yakni Hak untuk Bermain, Pendidikan, Perlindungan, Identitas, Kebangsaan, Makanan, Akses Kesehatan, Rekreasi, Kesamaan dan Peran dalam Pembangunan.

Dalam menerapkan kebijakan tersebut Indonesia bisa Berkaca dari Malaysia dan Singapura yang telah mengimplemetasikan kebijakan pentingnya Taman Bermain Anak yang membangun karakter bangsa, maka Indonesia (DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara khususnya) seharusnya menjadi Pilot Project nasional serta pioner bagi lahirnya regulasi nasional terkait pentingnya membangun karakter bangsa dengan memberikan akses sebesar-besarnya demi melindungi anak-anak sesuai Konvensi Hak Anak PBB lewat Taman Bermain Anak Berkarakter dan Berstandar Mutu international.

Standar minimum itu setidaknya bisa mengacu kepada Taman Bermain Anak Berkarakter dan Berstandar International seperti yang ada di Kalijodo yang diinisiasi oleh PT Landscape Indonesia, anggota dari International Play Equipment Manifacture Association (IPEMA), dimana staf dan manajemennya memiliki CPSI (Certified Playgrounds Safety Inspector), yang telah berstandar mutu ISO, ASTM, dan Tuv Nord. Sekaligus bergaransi asuransi Rp 3 Miliar per anak jika terjadi kecelakaan akibat kesalahan produk, dan garansi wahana 5 Tahun.

Dalam rangka mewujudkan komitmen ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia menjamin terpenuhinya Hak Anak, memandang perlu dibangunnya Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak melalui Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 dan disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak RPTRA).

Apalagi DKI Jakarta disebut-sebut sebagai Ibukota Negara yang idealnya memiliki kuota RPTRA hingga mencapai 700an dengan asumsi dalam satu Kelurahan setidaknya terdapat dua sampai tiga RPTRA, kalau sudah demikian Jakarta baru bisa dikatakan Kota Layak Anak sebenarnya,” ucap  Arie Arivin mengkahiri.

 

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY