SHARE

JournalReportase.com, “Quo Vadis PEPADI” menjadi pokok bahasan utama dalam sarasehan yang digelar Persatuan Pedalangan Indonesia (PEPADI). Hal ini mengacu pada ragam persoalan dan tantangan saat ini dalam dunia pedalangan. Acara tersebut digelar di Hotel Santika TMII, Sabtu (14/4) kemarin.

PEPADI sendiri merupakan  organisasi profesi yang independen beranggotakan para Dalang, Pengrawit, Pesinden, pembuat Wayang dan perorangan, dengan visi utamanya pelestarian dan pengembangan seni pedalangan sebagai khasanah unggulan budaya Nasional.

PEPADI yang terbentuk pada 14 April 1971 ini merupakan organisasi seni pedalangan mencakup bidang seni rupa, sastra, drama, karawitan dan tari, dengan medium ekspresi Wayang (Wayang kulit, Wayang Golek, Wayang Orang, dan bentuk lainnya). Wayang merupakan warisan luhur bangsa Indonesia yang simbolis, filosofis, religius dan pedagogis.

Organisasi yang sudah berusia 47 tahun ini memiliki visi antara lain; menjaga jatidiri seni pedalangan yang bernilai tinggi (adi luhung) sebagai sarana pendidikan masyarakat untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan dan budi pekerti luhur juga meningkatkan kualitas dan kaderisasi Sumber Daya Manusia (dalang, pengrawit, suarawati dan pengrajin wayang) agar tumbuh dan berkembang sebagai tenaga profesi yang handal. Meningkatkan mutu seni pedalangan agar selalu tanggap menghadapi tantangan zaman. Meningkatkan apresiasi masyarakat, utamanya generasi muda terhadap seni padalangan, dan meningkatkan kesejahtraan anggota.

Dalam sambutannya di hadapan puluhan peserta sarasehan yang merupakan perwakilan dari 23 Komisariat Daerah di 23 Provinsi dari seluruh Indonesia, Ketua Umum PEPADI Pusat, H. Kondang Sutrisno SE menyampaikan rasa optimisme bahwa PEPADI bisa kembali  menjadi jembatan antara seniman dalan dengan para stakeholder, pemerintah, penanggap dan penonton.

“Kita punya harapan bahwa PEPADI bisa mendekatkan seniman dalang dengan pemerintah agar bisa menjadi corong pemerintah untuk mensosialisasikan keberhasilan program-program pembangunan di Indonesia dalam segala bidang,” harap Kondang.

Sejumlah tokoh pewayangan dan pedalangan, budayawan serta praktisi seni menjadi narasumber, seperti Ki Purbo Asmoro, S.Kar. M.Hum (Dosen Senior ISI Surakarta), M. Sobary (Budayawan), Taufik Rahzen (Staf Ahli Menteri Pariwisata RI), dan Prof. DR. Ir. Sugeng P. Haryanto (Guru Besar Universitas Lampung), dengan Moderator Y. Sudarko Prawiroyudo (Dalang).

Menurut Kondang, Seni wayang sebagai `moral agent` harusnya dapat menjadi benteng dari degradasi moral yang sangat gencar dan mengancam eksistiensi kebudayaan luhur. “Wayang seharusnya menyampaikan pesan-pesan moral yang dapat membangun karakter bangsa menjadi lebih baik. PEPADI akan bekerja sama dengan lembaga terkait,” papar Kondang.

Sugeng P. Haryanto menambahkan, PEPADI juga harus bisa bersinergi dengan pemerintah seperti  yang pernah dilakukan di era orde baru, misalnya meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata maupun Pemerintah Daerah harus meningkatkan perhatian dan dukungan terhadap seni pedalangan.

“PEPADI harus mendesak agar wayang dan seni pedalangan bisa masuk dalam muatan lokal pada kurikulum pendidikan di tiap tingkatan. Sebagai pelaku seni, kita harus memasukkan wayang dalam perangkat media komunikasi modern melalui aplikasi-aplikasi yang dapat menggugah minat anak-anak dan generasi muda dalam menikmati hiburan serta memperpendek durasi menjadi lebih singkat tanpa mengurangi makna dan nilai yang disampaikan,” ucap Sugeng.

Budayawan, M. Sobary

Budayawan, M Sobary juga menantang pelaku seni wayang dan dalam berkolaburasi dengan sineas memproduksi film mengangkat kisah-kisah pewayangan.

“Bisa saja dibuat film Ramayana atau Mahabarata dalam durasi pendek, kemudian di-share melalui media sosial. Dengan cara itu, wayang bisa menjelajah keseantero dunia. Tentu filmnya juga harus ringan dan kekinian sesuai era milenial,” kata Sobary.

Sarasehan juga membahas usulan lima organisasi pewayangan Indonesia (Sena Wangi, PEPADI, APA-Indonesia, UNIMA-Indonesia dan PEWANGI) tentang penetapan tanggal 7 November sebagai Hari Wayang.

Penetapan Hari Wayang juga akan menjadi momen bersama untuk menggerakkan berbagi kegiatan terkait pewayangan secara nasional dan serentak di seluruh Indonesia. Terkait harapan itu, Sobary mengatakan, tidak perlu ada Hari Wayang, yang lebih penting adalah setiap hari ada wayang. “Maksudnya lebih baik kita memikirkan bagaimana wayang dapat diterima oleh generasi milenial sehingga menarik untuk ditonton. Jika sudah berhasil, otomatis tiap hari ada pertunjukkan wayang,” tegas Sobary kemudian.

Sementara itu menurut Kepala Bidang Humas Sekretariat Nasional Pewayangan Indonesia (SENA WANGI), Eny Sulistyowati S.Pd , MM, para seniman yang mampu mempertautkan aktivitas keseniannya dengan kekinian, dapat memberi andil memperkuat eksistensi kesenian tradisional.

“Kesenian bukan benda mati yang statis. Tetapi ekspresi para pelakunya yang dari waktu ke waktu juga mengalami perubahan. Ketidakmampuan para seniman melakukan adaptasi terhadap situasi baru, lambat laun dapat menyurutkan keberadaan kesenian tradisional. Para pendukung dan pemangku kesenian tradisional harus mampu memanfaatkan situasi kekinian,” ungkapnya.

 

 

 

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY