SHARE

Jakarta, Journal Reportase-Berbagai kasus dalam pemenuhan ha katas pengaushan keluarga dan lingkungan masih kerap terjadi ditengah gelombang arus globalisasi yang begitu besar dampak psikologis terhadap anak-anak dibawah umur yang melakukan tindak asusila yang mengarah ketidak keseimbangan mental, moral, etika, dan sosial sekonomi.

Akibatnya yang terjadi adalah tidak hanya kepada tumbuh kembangnya fisik saja, melainkan ketidakseimbangan mental, moral, etika dan sosial ekonomi keluarga, sebagaimana disinggung  diatas dalam membangun kekuatan moral baik dalam keluarga maupun lingkungan harus diperkuat betul. Agar supaya dapat dicegah terjadinya tindakan asusila (abmoral) yang mengarah pada tindakan kriminal anak-anak dibawah umur  meluas.

Tingginya angka kerawan anak dibawah umur, diungkap  oleh Rohika yang juga diungkap Rohika Asisten Deputi Pemenuhan Hak Atas Pengasuhan Kleuarga dan Lingkungan Kementerian Pemberdayaan perewmpuan Dan perlindungan Anak (PPPA) awal pembukaan acara talk media di kantor Kementerian PPPA dengan wartawan beberapa waktu lalu guna menyikapi berbagai persoalan anak-anak dibawah umur yang akhir-akhir ini cukup memperihatinkan bagi pemerintah, karena tingginya angka kenalan anak-anak (asusila) 0,5 persen dari jumlah anak-anak di seluruh Indonesia dibawah antara usia 10-16 tahun.

Angka 0,5 persen itu menurut Rohika, adalah angka yang diperoleh dari data base Badan Pusat Statistik (BPS) lima tahun terakhir. ”Inilah yang menjadi perhatian kita, perhatian pemerintah dalam hal pemenuhan ha katas pengasuhan terhadap anak, keluarga, dan lingkungan yang harus benar-benar diperkuat oleh peran aktif orang tua dalam pengawasan anak-anaknya, baik didalam maupun diluar rumah jangan adanya “pembiaran” seolah-olah anak-anaknya mampu menjaga dirinya,” tuturnya.

Untuk mengatasi hal tersebut setidak-tidaknya mampu mencegah tingginya angka kerawanan terhadap tindakan asusila dibawah umur, pemerintah akan terus menggalakan program konseling dan pendampingi melalui tenaga-tenaga relawan yang iklas dan sukarela bekerja untuk siap diterjunkan ke berbagai daerah-daerah yang dianggap banyak terjadinya penyimpangan kasus anak dibawah umur anatara lain : Jawa Tengah, Jawa barat, Jawa Timur, NTT, Sumsel, Sumbar, dan Papua (termasuk gizi buruk tapi sesungguhnya yang terjadi bukan gizi buruk sebenarnya, tapi kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak).

 

Membangun PUSPAGA

Keprihatinan inilah, pemerintah membuat berbagai program antara lain, pengasuhan anak dalam keluarga, pencegahan perkawinan anak (perkawinan dini), diberikan ruang bermain, dan yang lebih penting lagi adalah program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang nanti akan dibangun diberbagai daerah di Indonesia secara bertahap baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota dengan tenaga-tenga relawan yang sudah terlatih dan mumpuni menjadi tenaga penyuluhan sekaligus konseling bagi para orang tua yang anak-anaknya bermasalah.

Diakui Asdep Pemenuhan Hak Atas  Pengasuhan Keluarga Dan Lingkungan Kementerian PPPA akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membentuk pos-pos konseling diberbagai daerah rawan kasus ana-anak dibawah umur utamanya pemerintah pusat akan bekerja sama dengan pemerintah daerah menyangkut anggaran yang dibutuhkan cukup besar sudah dirancang jauh sebelum merebak tingginya prosentase kenakalan asusila anak hingga 0,5 persen.

Contoh sederhana seperti kasus anak dibawah umur laki-laki berusia 10 tahun yang menghamili anak gadis remaja berusia 13 tahun di Tulung Agung-Jawa Timur menjadi perhatian public secra nasional, termasuk kasus di Palembang-Sumsel dimana orang tuanya terpaksa berurusan sama aparat penegak hukum, lantaran ekonomi yang tidak mendukung akibat kenalan anak hanya persoalan sepele minta sesuatu tidak dipenuhi, anak jadi sasaran.

Belum lagi kasus perkawinan dini, yang banyak sekali kegagalan dalam membina keluarga atau rumah tangga karena ketidaksiapan mental maupun ekonominya. Sehingga, tidak sedikit anak-anak gadis dibawah umur yang sudah menjadi janda, kelahiran anak diluar pernikahan yang akhirnya menanggung malu (aib) anaknya pun dibuang bahkan tega dibunuh belum lagi kasus penjualan anak (trafficking), dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang menyedot perhatian serius pemerintah, dikarenakan sudah diambang Indonesia Darurat Kesenjangan Anak 2018.

Rohika menegaskan, kasus-kasus anak dibawah umur tidak bisa kita biarkan begitu saja, harus segera kita atasi, dan kita cegah sedini mungkin agar tidak menyebar ke daerah-daerah lainnya, maka pemerintah akan terus bekerja keras untuk meningkatkan pelayanan hak aush atas anak dan keluarga maupun lingkungan. “ Dimana anak-anak itu tinggal, dan bagaimana penanganannya maupun pencegahannya kita sudah siapkan perangkat lunak maupun anggarannya,” tegasnya.

Untuk  mendukung penanganan maupun pencegahan, pemerintah membuat program seperti  Program Puspaga. Program Puspaga, adalah tempat pemebelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggungjawab mengasuh dan melindungi anak agar tercipta kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan berkelanjutan demi kepentingan terbaik anak, termasuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Prinsip-prinsip pembentukan Operasional Puspaga itu, maka dilaksanakan pada 5 prinsip yaitu : 1. Non diskriminasi, 2. Kepentingan terbaik bagi anak dan keluarga, 3. Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, 4. Menghargai pandangan anak, dan 5. Mudah diakses. Teramsuk didalamnya ada yang namanya penagsuhan anak dalam keluarga berbasis hak anak. Dimana permasalahn kekerasan yang terjadi pada anak semakin memprihatinkan dapat di minimalisir setidak-tidkanya bisa ditekan angkanya serendah mungkin.

 

Perlunya pengawasan ketat orang tua

Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pencegahan perkawinan dini dimana dasar usia perkawinan telah ditetapkan dalam syarat-syarat perkawinan yang tertuang pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melangsungkan perkainan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus dapat ijin kedua orang tua.

 

Artinya, terang dia,  seharusnya usia perkawinan itu berusia 21 tahun, mengingat perkawinan dimaksudkan untuk membina hubungan yang langgeng antara kedua pasangan, sehingga dalam menjalani perkawinan dibutuhkan kedewasaan dan tanggungjawab baik secara fisik maupun mental. ”Jika ini benar-benar dilaksanakan oleh para pemangku jabatan sesuai dengan undang-undangnya yang sudah mengatur sebuah perkawinan yang dimaksud, maka kasus-kasus seperti peceraian akan bisa ditekan serendah rendah mungkin angkanya, termasuk kerawanan setelah memiliki anak karena ketidaksiapan mental  secara fisik maupun penghasilan ekonominya harus bisa dicegah,”ujarnya. Dengan demikian,  tidak ada lagi istilah rekomendasi kalau akhirnya hanya akan menjerumuskan anak dalam perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),  Rohika berharap  kepada orang tua untuk lebih ekstra waktunya mengawasi anak-anaknya yang masih dibawah umur, dan adanya keseimbangan natara kesibukan dengan keluarga tentunya utamanya keluarga jika ingin menghendaki keluarga yang sakinah, mawadah, dan waromah. [untung s]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY