SHARE

Jakarta-Journal Reportase,- Kepolisian   segera  melakukan pengujian terkait  Penetapan nilai  jual  objek pajak  (NJOP) Pulau Reklamasi Teluk Jakarta.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus  (Krimsus)  Polda Metro Jaya  yang menangani kasus ini sejak  September 2017  dan sampai sat ini belum   menetapkan  tersangka yang diduga  adanya  penyelewengan anggaran negara ,  saat penetapan NJOP yang ditetapkan DPRD DKI Jakarta senilai Rp 3,1 juta per meter. Namun, realisasinya mencapai Rp 25 juta sampai Rp 30 juta per meter.

Untuk itu, untuk mendalami kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta,  penyidik Krimsus Polda Metro Jaya  akan mencari tahu apakah NJOP sebesar Rp3,1 juta per meter persegi itu memang wajar atau tidak. “Hasil kajiannya Rp3,1 juta itu hasil yang wajar, maka kita akan uji lagi lewat aturan. Kita tidak bisa menguji lewat asumsi berdasarkan penjelasan para orang-orang yang berbicara tidak pada landasan formil. Ini masih berjalan,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Adi Deriyan, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Adi  menambahkan,  penyidik  terus mengali lebih dalam dengan  meminta keterangan sejumlah saksi terkait kasus ini.   “Pemeriksaan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) sudah dipanggil, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sudah dipanggil. Kita masih dalami dengan semua aturan, pertimbangan kajian yang dibangun berkaitan dengan reklamasi. Jadi masih kita bangun. Ke depannya kita akan terus bergulir memanggil orang-orang yang ada kaitannya dengan reklamasi,”terangnya

Adi mengatakan, setiap minggu ada pemanggilan dan pemeriksaan untuk mendapatkan data-data penyidikan. “Setiap minggu ada (pemeriksaan). Saya selalu pesankan ke teman-teman (penyidik) untuk uji, panggil, mintakan datanya,” ungkapnya.

Menyoal ada dugaan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 3,1 juta itu rendah, Adi menyampaikan, penyidik masih mengujinya apakah NJOP itu rendah, sesuai standar atau tinggi.

Kan begini, media menangkap bahwa nilai 3,1 itu rendah, kita ingin menguji apakah benar nilai 3,1 itu rendah. Berarti kita uji kebenarannya itu melalui mekanisme, apa kajian yang dibangun melalui tim KJPP. KJPP melihatnya dari mana sih, aturannya apa, hitung-hitungannya seperti apa? Kalau nanti hitung-hitungannya sudah ketemu dari hasil pendekatan yang diangkat itu apakah sesuai dengan koridor aturan yang berlaku, hitungannyaa berdasarkan apa, nanti nilai 3,1 itu wajar atau tidak?” katanya.

Adi melanjutkan, ketika hasil kajian angka Rp 3,1 juta itu wajar, maka selanjutnya akan diuji lagi lewat aturan. “Kita tidak bisa menguji lewat asumsi berdasarkan penjelasan orang-orang yang berbicara, tidak pada landasan formil. Kita mainnya pada landasan formil. Jadi keterangan yang dia berikan apa landasan formilnya, dasarnya. Pastinya kan punya rumusnya, penghitungan-penghitungan. Nah ini teman-teman (penyidik) masih berjalan,” tandasnya.

Sejak kasus ini bergulir  dan menjadi perhatian publik,  sejak September 2017 Kepolisian  menangani kasus ini. Awalnya,   penyidik mengumpulkan data, dokumen dan keterangan saksi dari sejumlah instansi termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan  itu,  kemudian, penyidik melihat ada dugaan pidana korupsi dalam proyek reklamasi. Penyidik menduga ada pelanggaran terkait penetapan NJOP lahan senilai Rp 3,1 juta per meter di proyek reklamasi Pulau C dan D. Lantas, penyidik meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan setelah melakukan gelar perkara.

Sebelumnya  pada  pertengah Nopember lalu,  Kasubdit   Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Direktorat Reserse Krimsus Polda Metro AKBP Sutarmo, mengatakan   belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek reklamasi  Teluk Jakarta. Pasalnya, terang Sutarmo  tehapan penyidikan masih panjang untuk  menetapkan seorang tersangka dalam kasus itu.  Sutarmo  menjelaskan, penyidik masih memerlukan serangkaian upaya pembuktian untuk mengungkap kasus ini. “Tahapannya masih panjang,” tuturnya.

Dan menambahkan, serangkaian upaya pembuktian itu meliputi pengumpulan dokumen-dokumen pendukung dan meminta keterangan sejumlah pihak. “Kami penelitian dokumen, penelitian regulasi, pengumpulan dokumen pendukung, kecocokan data dan keterangan,” katanya.

Sebelumnya, Polda Metro jaya telah meningkatkan status kasus proyek reklamasi Teluk Jakarta Pulau C dan D dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Kepolisian menyebut ada dugaan tindak pidana korupsi dalam penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) proyek tersebut. Sampai saat ini, baru Politisi Partai Gerindra, M. Sanusi, Trinanda Prihantoro, dan Presdir Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyuapan Perda Reklamasi yang ditangani KPK. [red]

 

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY