SHARE

JournalReportase.com, Maraknya penggunaan Paytren pada masyarakat ternyata mengundang perhatian khusus dari Masyarakat Anti Ponzi (MAP) dan Paguyuban Santri Nusantara (PSN).

MAP menduga dalam skema pelaksanaannya Paytren melakukan unsur money game terhadap penjualan aplikasi Paytren berikut produk turunannya.

“Disitu akan muncul ketidak-adilan, karena jika pada suatu saat terjadi titik jenuh, up line paling bawah tidak akan mendapat keuntungan dan hak yang sama dengan orang yang lebih awal ikut Paytren,” tutur Firmansyah selaku ketua MAP.

Selain itu MAP juga menganggap bahwa Paytren adalah bisnis dengan skema piramida yang akan mengakibatkan ketidakadilan kepada mitranya. “Mungkin itu kesimpulan yang paling ringan dari MAP selain iming-iming keuntungan yang disampaikan kepada para mitranya,” jelas Firmannsyah.

Pada prakteknya, menurut Firmansyah,  Paytren menggunakan bisnis dua kaki, artinya setiap orang mau membeli produknya sama dengan ikut serta dalam bisnisnya. “Paytren menjual aplikasi dengan harga bervariasi, mulai dari Rp25 ribu, Rp350 ribu, bahkan ada yang Rp10 jutaa. Jika membeli yang senilai Rp 350 ribu maka dia  sudah bisa memasarkan dan memiliki upline. Setiap satu up line, dia mendapat bonus Rp75 ribu, sistem bonus ini terus berlaku kepada up line di bawahnya secara berjenjang,”tegas Firmansyah.

“Menyikapi hal ini MAP dan PSN mengajak Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut berperan serta untuk mencabut Sertifikasi Halal yang telah diberikan kepada Paytren,” sambung Firmansyah yang didampingi Ustadz Asnawi Ridwan selaku pengurus PSN kepada media ketika menggelar press conference di Comedy Cafe, Thamrin City, Jakarta Pusat, Kamis (31/5) malam.

Sejauh ini MAP menyimpulkan bahwa Paytren adalah bisnis dengan skema piramida yang akan mengakibatkan ketidak adilan pada mitranya yang berada diurutan paling bawah.

“Mungkin itu kesimpulan yang paling ringan dari MAP selain iming-iming keuntungan berlipat yang disampaikan kepada para mitranya,” tegas Firmannsyah.

Menurut MAP sendiri sejauh ini aplikasi Paytren diklaim sudah memiliki 1.8 juta mitra usaha yang terindikasi langsung  money game dengan unsur ketidak pastian dan perjudian.

Firmansyah menyebutkan, beberapa bulan belakangan ini banyak mitra Paytren yang menyadari bahwa sudah menjadi korban dan merasa kecewa karena merasa diperdaya.

Dari ratusan pengaduan itu kemudian dikelompokkan sesuai wilayah yang mewakili  seluruh Indonesia, mulai dari Jawa, Sulawesi, Bali, NTB, sampai Sumatera.

“Ada ratusan orang yang mengaku jadi korban Paytren. Karena kami bukan praktisi hukum, maka kami menunjuk tim pengacara yang dipimpin Rahmat Siregar SH untuk membantu para korban Paytren supaya hak mereka dapat dipenuhi. Itu sebabnya banyak mitra Paytren yang akhirnya tidak melanjutkan   ‘bisnis’ itu. Apalagi salah satu iming-imingnya adalah menjadi mitra Paytren sambil sedekah. Paytren sendiri juga meng-klaim bisnis mereka sudah sesuai syariah Islam, sementara masih banyak yang mempersoalkan keabsahan sertifikat halal yang didapat dari MUI,” jelas Firmanysah.

Menurut Firmansyah selama dua tahun berdiri anggota MAP yang tergabung dalam grup media sosial facebook telah mencapai 25 ribu orang.

“Kami sering melakukan diskusi dan analisa terkait praktek money game, diantaranya kepada Pandawa dan Paytren. Hasilnya kami meyakini Paytren bermasalah,” tuturnya.

“Andai benar izin e-money Paytren sudah dikeluarkan Bank Indonesia, berarti Paytren harus mengikuti ketentuan Bank Indonesia untuk menghentikan praktek Multi Level Marketing (MLM) dan penjualan aplikasi,” timpal Humas MAP Darso Arief Bakuama.

Jika itu terjadi, Darso mempertanyakan nasib sekitar 1,8 juta mitranya yang sudah mereka rekrut selama ini.

“Wajar jika mereka mempertanyakan nasib uang mereka yang sudah masuk ke Paytren. Apakah cukup dengan alasan dijadikan sedekah saja. Ini akan menjadi masalah besar. Terbukti sudah banyak yang memberikan kuasa kepada kami untuk mempersoalkan itu,” kata Darso.

Sementara itu, selaku kuasa hukum Rahmat Siregar SH mengaku akan melakukan upaya-upaya hukum dari level terendah seperti melakukan somasi terlebih dahulu.

“Kita lihat seperti apa tanggapan dari Paytren terkait somasi yang akan kami layangkan nanti. Jika hasilnya tidak seperti yang diharapkan para korban, kami akan melakukan upaya hukum lebih lanjut. Selama melakukan upaya hukum, kami tetap berlandaskan azas praduga tidak bersalah, apalagi ini terkait langsung dengan seorang tokoh seperti Ustadz Yusuf Mansur,” tandas Rahmat.

Rahmat berharap, dengan adanya upaya hukum ini akan membuka mata bagi mitra Paytren lain di seluruh Indonesia yang merasa dirugikan dan menjadi korban pembodohan Paytren untuk melaporkan. “Kami siap menampung semua laporan untuk ditindak lanjuti secara hukum,” ucap Rahmat.

Sementara itu, Ketua Umum PSN Asnawi Ridwan menyikapi keberadaan Paytren dari sudut pandang syariat Islam yang bersumber dari Alquran dan hadist.

“Salah satu hadist menyebut, yang halal harus jelas dan yang haram harus jelas. Apabila tidak ada kejelasan maka hukum perkara itu adalah syubhat,” kata alumni Pesantren Lirboyo, Kediri tahun 2001 ini.

Asnawi memaparkan, PSN yang beranggotakan para alumni pondok pesantren se-Indonesia yang berpusat di Depok itu merasa terpanggil untuk mengkaji setiap bentuk muamalah yang muncul pada akhir-akhir ini untuk dikaji secara intensif apakah sudah sesuai dengan  syariat Islam.

“Kami tidak gegabah untuk membuat kesimpulan. Karena kami telah menghimpun semua informasi dan data, termasuk melakukan tabayyun dengan mendatangi DSN MUI pada bulan Oktober tahun 2017 terkait keluarnya sertifikat halal,” ucap Asnawi.

Upaya tabayyun itu dilakukan, menurut Asnawi karena PSN ingin mendapat penjelasan tentang logika syariah dari pengurus DSN MUI yang melatar-belakangi keluarnya sertifikat tersebut.

“Sebab bagi kami sertifikat halal itu harus berlandaskan logika syariah  yang kuat atau argumentasi fiqih berdasarkan dalil-dalil yang kuat,” tegasnya.

Namun jawaban DSN MUI saat itu menyuruh utusan PSN mendatangi kantor Paytren, sebab menurut pengurus MUI yang mereka jumpai, dalil-dalil terkait keluarnya sertifikat halal itu sudah diserahkan ke Paytren. Kemudian pada Februari 2018, utusan PSN datang ke Kantor Paytren. Disana mereka bertemu dengan pengawas syariah Paytren dan beberapa anggota DSN MUI.

“pihak Paytren bilang akan mendiskusikan masalah itu dalam waktu dekat. Ternyata, apa yang kami lakukan tidak ditanggapi secara serius dan tidak ada konfirmasi lebih lanjut sampai saat ini,” ungkap Asnawi.

Asnawi menyebutkan bahwa pada tanggal 18 dan 19 Oktober 2017 di Trenggalek, Forum Musyawarah Pondok Pesantren Se-Jawa Madura dan Bali berkumpul membahas beragam persoalan umat Islam yang dianggap serius, salah satunya terkait status halal Paytren.

“Hasil musyawarah itu menghasilkan keputusan bahwa Paytren mengandung unsur keharaman berupa  ketidak-jelasan dan perjudian. Berdasarkan itu, PSN mendesak DSN MUI untuk meninjau kembali  dan mencabut sertifikat halal yang telah diberikan kepada Paytren. PSN juga memohon kepada Kementerian Agama agar lebih tegas menindak berbagai praktek money game yang terjadi pada dunia bisnis dan biro travel umroh,” tegas Asnawi.

 

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY