SHARE
Adds

Tangerang-JROL,- Pungutan Liar (pungli) dan suap  telah menjadi sorotan  Pemerintah, terlebih lagi Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan perang dengan pungli yang meresahkan dan membebani masyarakat.

foto-dinas-pendidikan-dan-kejari

Saber yang dibentuk atas perintah Presiden untuk menjadikan warning bagi penajabat dan pagawai  PNS  untuk tidak main-main lagi dengan pungli. Disejumlah daerah termasuk Kota Tangerang   telah melakukan koordinasi pembentukan saber dan  bahkan dialog  seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas (Kadis) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangerang, Abduh Surahma.

Dalam dialognya Abduh mengimbau kepada seluruh satuan pendidikan agar tidak melakukan pungutan liar dengan alasan apapun. Sebagai bentuk komitmen tersebut, Abduh beserta Kepala SMA Negeri, kepala SMK Negeri, dan Kepala SMP Negeri Se-Kota Tangerang menggelar dialog dengan mengundang Kejaksaan Negeri Tangerang, beberapa waktu lalu,  di Restoran Istana Nelayan, Kota Tangerang.

“Kerjasama dengan pihak Kejari ini untuk memberikan rambu-rambu, mana yang boleh dan tidak boleh dikeluarkan dalam kebijakan,” ujarnya.

Abduh mengatakan, dialog panel itu merupakan sebagai jawaban atas kegelisahan para pemangku kepentingan di sekolah, atas kebijakan yang diambil agar terhindari dari  pungli.

“Untuk  terhindar dari pungli, kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah harus sesuai dengan program kerja sekolah dan kurikulum,”ucapnya.

Kemudian Ia  menambahkan,  kegiatan tersebut harus sudah ada perencanaannya, karena itu ia berpesan apabila dana berasal dari masyarakat maka dana itu dipegang dan dikelola oleh pengurus komite. “Terakhir jangan pernah mengedarkan surat yang berisi tentang pungutan,” jelasnya. .

Sementara, Kasi Intel Kejari Tangerang, Iryan Assegaf dalam dialog itu mengatakan, bila Kepala Sekolah sedianya bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Kejari, atas setiap kebijakan yang akan diambil. “Kepala Sekolah tidak perlu khawatir dalam mengambil kebijakan. Karena, bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu setiap kebijakan yang akan diambil kepada Kejari. Agar tidak termasuk dalam pungli,” tandasnya. [red]

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY